Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI bidang pencegahan korupsi, Bambang Widjojanto, membandingkan institusi yang membantu Anies Baswedan itu dengan Kantor Staf Presiden (KSP) di Istana Kepresidenan.

Menurut BW, sapaan Bambang, kedua institusi sama-sama dibiayai oleh anggaran negara, yaitu APBN untuk KSP dan APBD untuk TGUPP.

Baca Juga: Oh Anies Tahu, Tahu Kenapa TGUPP Diserang Habis-habisan

"KSP pakai dana APBN atau dana presiden? Sama (sama-sama anggaran negara). Artinya, treatment-nya (antara TGUPP dan KSP) harus sama," ujar BW di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

BW menyampaikan, sekalipun didanai APBN, keberadaan KSP tidak pernah dipersoalkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). BW menilai, hal serupa seharusnya terjadi juga di DKI, DPRD DKI tidak seharusnya mempersoalkan TGUPP.

"Saya tuh cuma menuntut equality(kesamaan perlakuan antara TGUPP dan KSP)," ujar BW.

BW juga mengemukakan, baik pembentukan TGUPP juga KSP, merupakan inisiatif kepala eksekutif, yaitu gubernur dan presiden. Jika keberadaan KSP di Istana tidak dipersoalkan, hal serupa harus berlaku juga terhadap TGUPP di DKI.

"Pernah tidak sih ada sejarahnya otoritas dari eksekutif untuk membentuk utilitas forcedia itu kemudian dipertanyakan?" ujar BW.

Diketahui, anggaran TGUPP DKI yang diusulkan Rp19,8 miliar dipotong DPRD DKI menjadi hanya mencukupi untuk 50 dari sebelumnya 67 anggota. Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi, menyampaikan TGUPP justru menghambat penyerapan anggaran oleh dinas-dinas karena memiliki kewenangan memantau serapan anggaran.

"Ini TGUPP sudah (menyentuh) SKPD. Akhirnya apa? Terjadi kegalauan, SKPD tidak berani menyerap anggaran," ujar Pras, sapaan Prasetio dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Senin (9/12/2019).