Sritex: Raksasa Tekstil yang Jaya di Era Soeharto, Tumbang di Era Prabowo

Warta Ekonomi,quickq最新官方下载ios Jakarta -

Di masa Orde Baru, nama Sritex melambung sebagai simbol kebangkitan industri nasional. Perusahaan ini tidak hanya menguasai pasar dalam negeri, tapi juga mengibarkan bendera Indonesia ke panggung global, menjadi pemasok seragam militer lebih dari 100 negara, termasuk NATO dan tentara Jerman.

Namun, kejayaan itu kini tinggal kenangan. Pada 1 Maret 2025, Sritex resmi dinyatakan pailit dan menghentikan seluruh operasionalnya—di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Merajut Kejayaan dari Pasar Klewer

Sritex lahir dari ketekunan HM Lukminto, pria kelahiran Kertosono, Jawa Timur. Ia memulai dari kios kecil di Pasar Klewer, Solo, pada 1966 dengan nama UD Sri Redjeki. Perlahan, usahanya tumbuh menjadi pabrik kelantang dan celup pertama di Solo dua tahun kemudian.

Baca Juga: Profil Iwan Setiawan Lukminto, Putra Mahkota Solo yang Kini Ditahan Kejagung

Era Soeharto menjadi masa emas Sritex. Pada 1978, perusahaan berubah menjadi perseroan terbatas. Tahun 1982, pabrik pemintalan mulai beroperasi. Dan pada 1994, Sritex meraih tonggak sejarah: dipercaya sebagai pemasok resmi seragam militer NATO dan Bundeswehr Jerman. Produk seragamnya bahkan memperoleh paten dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Kompleks industri Sritex membentang di atas lahan 150 hektare di Sukoharjo, Jawa Tengah, dan mempekerjakan hingga 25.000 orang. Sekitar 70 persen produksinya diekspor ke pasar internasional. Pada 2013, perusahaan melantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham SRIL.

Pandemi, Utang, dan Akhir Sebuah Dinasti

Kejayaan itu mulai retak pasca wafatnya Lukminto pada 2014. Estafet kepemimpinan dilanjutkan oleh kedua anaknya, Iwan Setiawan Lukminto dan Iwan Kurniawan Lukminto. Namun, badai datang tanpa ampun.

Pandemi COVID-19 memukul telak sektor tekstil. Pendapatan Sritex anjlok dari US$1,3 miliar pada 2019 menjadi US$847 juta pada 2020. Tahun berikutnya, kerugian membengkak hingga Rp15,4 triliun. Total utang pun menumpuk hingga Rp26,2 triliun.

Baca Juga: Komisaris Utama Sritex Ditangkap, Kejagung Bilang Masih Berstatus Saksi

Upaya restrukturisasi melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kandas. Mahkamah Agung menolak kasasi perusahaan pada Desember 2024. Status pailit pun resmi inkrah. Rapat kreditur pada 28 Februari 2025 memutuskan penghentian operasional. Per 1 Maret, pabrik-pabrik Sritex ditutup, dan 10.665 karyawan dirumahkan.

Dari Pewaris ke Tersangka

Tragedi Sritex belum berakhir. Pada 21 Mei 2025, Kejaksaan Agung menetapkan Iwan Setiawan Lukminto, putra pendiri sekaligus mantan Direktur Utama Sritex, sebagai tersangka kasus korupsi kredit bermasalah. Ia diduga menyalahgunakan dana pinjaman dari lebih dari 20 bank—termasuk Bank DKI dan Bank BJB—dengan total nilai kredit bermasalah mencapai Rp3,58 triliun. Negara ditaksir merugi sebesar Rp692,99 miliar.

Dana yang seharusnya digunakan sebagai modal kerja justru dipakai untuk membayar utang lama dan membeli aset non-produktif, seperti tanah di Yogyakarta. Sritex diketahui hanya mendapat skor kredit B2B, namun tetap disetujui memperoleh pinjaman besar. Kejagung mencium adanya indikasi persekongkolan antara debitur dan pejabat bank.

Baca Juga: Eks Dirut Sritex Jadi Tersangka Korupsi Kredit Bermasalah Rp3,58 Triliun

Dua mantan pejabat bank juga ditetapkan sebagai tersangka: Zainuddin Mappa, eks Dirut Bank DKI, dan Dicky Syahbandinata, eks pimpinan divisi korporasi Bank BJB. Penyidik telah menggeledah sejumlah lokasi di Jakarta, Solo, dan Bali, serta menyita 15 barang bukti elektronik dan dokumen keuangan.

Sritex adalah potret raksasa industri yang tumbuh di bawah bayang-bayang Orde Baru, berjaya sebagai ikon tekstil nasional, lalu runtuh di tengah derasnya tantangan zaman dan krisis tata kelola. Ironisnya, di era pemerintahan Presiden Prabowo yang bertekad menguatkan ekonomi nasional, salah satu simbol kejayaan industri dalam negeri justru resmi tumbang.

Kini, nama besar Sritex tak lagi berdiri di jalur produksi, tapi bergema di ruang sidang pengadilan.