Dihadapan Menteri Keuangan Hongkong, Sri Mulyani Bicarakan Danantara hingga Bonus Demografi

Warta Ekonomi,quickq/app Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan arah kebijakan ekonomi era Presiden Prabowo Subianto kepada Financial Secretary Hong Kong, Paul Chan Mo-po. Dalam pertemuan bilateral yang berlangsung baru-baru ini, Sri Mulyani menggarisbawahi sejumlah program strategis nasional, termasuk pembentukan holding BUMN keuangan Danantara, reformasi struktural, serta penguatan institusi Kementerian Keuangan.

“Saya menjelaskan berbagai program Presiden Prabowo, pembentukan Danantara, reformasi struktural di Indonesia, termasuk UU P2SK. Saya juga menyampaikan upaya untuk optimalisasi bonus demografi serta reorganisasi di Kementerian Keuangan,” tulis Sri Mulyani melalui akun Instagram resminya, @smindrawati, dikutip Minggu (1/6/2025).

Baca Juga: Airlangga–Sri Mulyani Kompak Desak Bimo Benahi Coretax dan Naikkan Rasio Pajak

Dalam pertemuan tersebut, Paul Chan menyatakan kesiapan Hong Kong untuk berbagi pengalaman dengan Indonesia, khususnya terkait penguatan sektor UMKM, konsolidasi fiskal, dan transformasi layanan publik berbasis teknologi informasi.

Keduanya sepakat bahwa kemitraan strategis Indonesia–Hong Kong memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Fokus kolaborasi ke depan akan diarahkan pada inisiatif konkret yang tidak hanya mendukung stabilitas fiskal, tetapi juga memperkuat daya saing ekonomi dan memperluas peluang investasi lintas kawasan.

“Pertemuan ini semakin memperkuat komitmen dan kerja sama strategis yang telah terjalin baik antara Indonesia dan Hong Kong. Kami optimis, kolaborasi yang solid akan terus membuka peluang yang saling menguntungkan di masa mendatang,” ujar Sri Mulyani.

Baca Juga: APBN Surplus Rp4,3 triliun di April 2025, Sri Mulyani Beberkan Sebabnya

Selain memaparkan reformasi domestik, Sri Mulyani juga menekankan pentingnya respons kebijakan fiskal yang inklusif dan adaptif, terlebih dalam memanfaatkan momentum bonus demografi yang menjadi kekuatan ekonomi Indonesia dalam dekade mendatang. Pemerintah tengah mengakselerasi berbagai program untuk memastikan potensi tersebut tidak terbuang percuma, mulai dari reformasi pasar keuangan hingga penguatan kelembagaan.

Pertemuan ini tidak hanya menjadi refleksi hubungan baik kedua kawasan, tetapi juga memperlihatkan diplomasi fiskal Indonesia yang aktif menyosialisasikan agenda ekonomi nasional kepada mitra strategis global.