400 Aduan dalam 8 Hari Masuk Lapor Mas Wapres, Didominasi oleh Sengketa Lahan
JAKARTA,quickq安卓版本下载 DISWAY.ID --Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi melaporkan ada 400 yang masuk ke kanal pengaduan 'Lapor Mas Wapres' sejak dibuka pada 11 November 2024 lalu.
Dari jumlah tersebut, ada 75 laporan yang telah diselesaikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
"Baru berapa minggu ini? Dari 400 sudah 75-an (laporan) yang selesai," kata Hasan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, 19 November 2024.
BACA JUGA:Sejarah Hari Anak Sedunia 2024 dan Maknanya, Diperingati Setiap 20 November
BACA JUGA:Jokowi Dukung RK-Suswono, PDIP Ingatkan Kompetisi Secara Sehat
Hasan merinci laporan tersebut terdiri dari beragam isu.
Diantaranya soal sengketa tanah hingga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Aduan itu memang sebagian besar adalah soal lahan, pertanahan, sengketa lahan. Sebagian besar persoalan tadi yang dibantu penyelesaiannya adalah persoalan penebusan ijazah, terutama yang dari sekolah swasta yang ijazahnya sudah tertahan satu tahun, dua tahun belum bisa diselesaikan, karena persoalan keuangan. Tadi diberikan bantuan langsung untuk penebusan ijazah oleh Bapak Wakil Presiden," lanjut Hasan.
Ia menambahkan bahwa seluruh aduan akan ditindaklanjuti untuk diselesaikan oleh kementerian dan lembaga terkait, meskipun proses penyelesaian membutuhkan waktu.
“Kalau ini kan memang butuh proses untuk ditindaklanjuti oleh kementerian dan lembaga terkait. Tapi begitu data-data mereka lengkap, langsung dikirimkan ke kementerian dan lembaga terkait,” imbuhnya.
BACA JUGA:PPG Termasuk Guru Agama Antre Hingga 50 Tahun, Ini Solusi Menag dan Mendikdasmen
BACA JUGA:Dalami Dugaan Korupsi Wali Kota Semarang, KPK Periksa Eks Anggota DPRD Kota Semarang
Kemudian ada juga warga yang mengadu karena dikeluarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hal itu karena warga tersebut sudah pindah alamat.
"Kemudian beliau melapor ke kantor Wapres bahwa beliau dikeluarkan dari data DTKS, dan minta dimasukkan kembali ke dalam data DTKS di kabupaten yang baru, domisili yang baru. Dan hari ini juga sudah diserahkan langsung dan beliau kembali terdaftar di DTKS. Ada juga perwakilan dari Kementerian Sosial tadi yang hadir," tukasnya.
- 1
- 2
- »
(责任编辑:休闲)
Ichwan Zayadi Resmi Gantikan Lulung
Cara Rafael Alun Trisambodo Biar Kelihatan Tetap Miskin: Beli Barang dengan Nama Orang Lain
Cegah Korupsi, KPK Tinjau Pelayanan Publik di Bantul dan Yogyakarta
Peruntungan Shio di Tahun 2025: Shio Tikus hingga Ular
TKN Sebut Prabowo Mampu Jadi Jembatan Kepemimpinan Bagi Para Anak Muda
- Cak Imin Tagih Videotron usai Tampil Bagus di Debat Cawapres 2024
- Pariwisata Global Bangkit, 1,4 Miliar Wisatawan ke Luar Negeri di 2024
- Sukacita Ferdinand Sambut Lengsernya Anies Baswedan: Selamat Jalan...
- Kuasa Hukum Supriyani: Penyidikan Langgar Prosedur, Kasus Dipaksakan
- Nurdin Desak Idrus Lobi Novanto Supaya Legowo Mundur
- Bagaimana Pendidikan Inklusif Berbeda dari Model Pendidikan Tradisional? Ini Referensi Jawabannya
- Cegah Korupsi, KPK Tinjau Pelayanan Publik di Bantul dan Yogyakarta
- Mahakarya Terakhir Kim Jones untuk Dior Men
-
TKN Temukan Dugaan Pelanggaran Pemilu di Jawa Tengah dan Jawa Timur
JAKARTA, DISWAY.ID- Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengaku ...[详细]
-
Kebakaran Permukiman Padat Penduduk di Kemayoran Diduga dari Rumah Pengepul Sampah Plastik
SuaraJakarta.id - Kebakaran di permukiman padat penduduk yang terjadi di Jalan Kebon Kosong, Kemayor ...[详细]
-
Sampaikan Undangan, Pimpinan MPR RI Pastikan Jokowi Akan Hadiri Pelantikan Prabowo
JAKARTA, DISWAY.ID--Para pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mendatangi Istana Merdeka pad ...[详细]
-
SuaraJakarta.id - Pemerintah Kabupaten Kediri menggelar kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) L ...[详细]
-
FOTO: Menengok Pameran Olah Raga Ekstrim Deep & Extreme Indonesia
Jakarta, CNN Indonesia-- Sejumlah komunitas hingga industri pendukung berbagai je ...[详细]
-
Denny Indrayana: Jangan Sampai Penundaan Pemilu Menjadi Kenyataan
Warta Ekonomi, Jakarta - Pakar hukum Tata Negara Denny Indrayana menilai banyak cacat dalam Putusan ...[详细]
-
Mendikdasmen: Afirmasi untuk Guru Konawe Terjerat Kasus Kekerasan, Bantu Diterima PPPK
JAKARTA, DISWAY.ID-- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti mengungkapkan bahwa pihaknya ...[详细]
-
KPU Jakut Mulai Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pilgub Jakarta
SuaraJakarta.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Utara memulai rekapitulasi hasil perolehan sua ...[详细]
-
KPK: Berkas Setya Novanto Sudah Rampung
Warta Ekonomi, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Basaria Panjaitan menyatakan ...[详细]
-
Pulih dari Penyakit Jantung Rematik Tanpa Operasi Besar
Jakarta, CNN Indonesia-- Rheumatic Heart Disease (RHD) atau penyakit jantung rematiksebagai kelanjut ...[详细]
Ratusan Pekerja Bakal Terima Kartu Pekerja, Kapan?
Lord Luhut is Back! Dilantik Prabowo Jadi Kepala Dewan Ekonomi Nasional
- Kuil Suci di Jepang Dicoret
- 9 Kebiasaan Penyebab Perut Buncit, Ada yang Sering Dilakukan
- Polisi Ringkus Pemuda Jaksel Usai Transaksi Narkoba, Satu Plastik Klip Sabu Disita Petugas
- Perkuat SDM, Kolaborasi Baznas RI dan UIN Jakarta Perkaya Literasi dan Keilmuan Zakat
- 3 Daun Penghancur Lemak yang Paling Jitu dan Cara Konsumsinya
- Jumlah Kabinet Diprediksi Bakal Gemuk, Bahlil Sebut Hak Prerogatif Prabowo
- Pendaftaran PPPK Kemenag 2024: Formasi, Syarat, dan Jadwalnya